ILYAS ARAS bin ADJI ARAS yangdalam pertimbangannya menyampaikan:"Bahwa sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., bilamana kerugian keuangan Negarajumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajibditerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001.

2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo.

2 Ayat (1) dakwaan kesatu primairtelah cukup terpenuhi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHal. 63 dari 70 hal.

Putusan No. 787 K/PID.SUS/2016Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo.

;Tempat lahir > Bungku;Umur/ Tanggal lahir : 59 tahun / 13 September 1958:Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kelurahan Tofoiso Bungku Tengah,Kabupaten Morowali;Agama Islam;Pekerjaan Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenMorowali:Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal

SYAHRIR ISHAK, S.E., terbukti bersalah,sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukanserangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor

Peninjauan Kembali/Terpidanatersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan cKUHAP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP,maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaTerpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah

mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumkepersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari2012, yang pada pokoknya menuntut :1 Menyatakan terdakwa MARULI FIRMAN LUBIS, SH. bersalah melakukanTindak Pidana "secara tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan atau menyimpan sesuatusenjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) UU Drt.

mengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyang berasal dari keterangan saksisaksi dan terdakwa serta didukung barang buktiyang ada, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan, apakah faktafakta tersebutdapat memenuhi unsurunsur delik dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, danapakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaanTunggal melanggar pasal

2 ayat (1) UU (Drt) No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP yang mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 secara tanpa hak membawa, mernpunyai persediaan padanya atau mernpunyaidalammiliknya, menyembunyikan atou menyimpan sesuatu senjata penikam atausenjata penusuk".;3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu ;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum telahterpenuhi, dan selanjutnya, bahwa pada diri Terdakwa

2 ayat (1)UU (Drt) No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasalpasal yangbersangkutan lainnya ;MENGADILII Menyatakan Terdakwa : MARULI FIRMAN LUBIS,SH, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :''Secarabersamasama tanpa hak memilikisenjatapenikamatausenjatapenusuk"',2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut

tanggal lahir >: 29 Tahun/ 11 November 1986;Jenis kelamin > Lakilaki:Kebangsaan > Lakilaki;Tempat tinggal : Kelurahan Leok Kecamatan BiauKabupaten Buol;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan 14 November2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMIAR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Undang undangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR :Hal. 1 dari 25 hal.

Jalan Way Umpu Nomor 18 Lk Pahoman,Bandar Lampung;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PrimairSubsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal

Diza Noviandi, S.T., M.Sc. alias Dinodibebaskan dalam Dakwaan Primair Turut melakukan Tindak PidanaKorupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana termuat

lahir : 60 tahun / 12 Desember 1957;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jurusan Sadan, Kelurahan Tallunglipu,Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten TorajaUtara;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : PNS (Sekretaris Daerah Kabupaten TorajaUtara);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Hal. 1 dari 11 hal.

Lewaran Rantelabi, S.E., M.H. tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, pada Dakwaan Primair

RAHUDMAN HARAHAP, MM. sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 7 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H.

RAHUDMAN HARAHAP, MM. terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo

dijatuhi pidana makabiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Terpidana belum mengembalikan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan: Terpidana belum pernah dihukum; Penyelewengan keuangan Negara tersebut bukan hanya tanggung jawabTerpidana, Terpidana hanya bertanggungjawab atas uang perjalanan dinas;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan peninjauan kembali dari

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO

2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kosupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangHal. 69 dari 89 hal.

Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat denganPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 40/PIDSU.TPK/2015/PN.KPGtanggal 30 November 2015 berkeyakinan bahwa unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKosupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal

Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, dan karena itu membebaskanTerdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut tidak dapatdibenarkan karena berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;Bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana

Konsultan Pengawasdan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaanterhadap setiap item pekerjaan sesuai kontrak dan membuat rekayasalaporan seolaholah hasil pekerjaan Kontraktor / Penyedia telah selesai100% sesuai kontrak, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakmelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunanGedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsurunsur Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang

PAULUS IWO;Tempat Lahir : Ruteng;Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun / 1 Desember 1951;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Pulo Nangka Timur Ill C/3 RT.006RW.008, Kelurahan Pulo Gadung, KecamatanPulo Gadung, Jakarta;Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta;Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:PrimairSubsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primairdan membebaskan Terdakwa Ir.

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalamsalah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang

Alino Putra Rupat;Bahwa perbuatan Terdakwa SYARWANDI bersama dengan TerdakwaHENDRY, Terdakwa UMAR BAKI, Terdakwa NURZAM sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Unsur Secara melawan hukum;Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dijelaskan dalampenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanormakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

melawan hukum tersebut mempunyaihubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian KeuanganNegara tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp464.531.760,00 (empat ratusenam puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluhrupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terpenuhi; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan para Terdakwatelah memenuhi unsurunsur Pasal

2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dan unsurunsurlainnya yang telah dibuktikan oleh Judex Facti pada putusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah teroukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat

2 Ayat (1) jo.

Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Pojok RT. 04, RW.10AgamaPekerjaanKelurahan Jayamekar, KecamatanPadalarang, Kabupaten Bandung Barat;Islam;Buruh Harian Lepas;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara (Rutan) sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 12Januari 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriTangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Atau;Dakwaan Kedua:Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang juncto Pasal 64 ayat (1)KUHP;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten

Menyatakan Terdakwa TAJUDIN bin TATANG RUSMANA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTelah melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaanseseorang dengan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebutdi wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

memutus perkara Terpidana :Nama : RUSDY:Tempat lahir : Rasabou Sila, Bima;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 15 April 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : RT.O6/RW.03, Desa Rasabou, KecamatanBolo, Kabupaten Bima;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Guru SD);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan Kesatu : Primair Subsidair: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas

Menyatakan Terdakwa RUSDY terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair

Bahwa Judex Juns telah melakukan suatu kekeliruan nyata ataukekhilafan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, sebab Terpidana berperanbukan sebagai pengelola dana Program Nasional Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat Sekolah Dasar atau sebagai pihak pembangunanrehabilitasi ruang kelas yang rusak, melainkan sebagai makelar proyekyang meminta jasa/mendapat pemberian/suap dari para KepalaSekolah Dasar sebagai penerima dana bantuan tersebut;b.

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2) danAyat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun = 1999sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng. telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

2 Ayat (1) dan dikenakan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanpa uang pengganti;Bahwa mengingat kasus ini juga melibatkan pihak lain PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan yang menikmati kelebihan pembayaran ataukeuntungan proyek adalah penyedia jasa maka pidana yang dijatuhkankepada Terpidana hendaknya adil seimbang dengan kesalahannya danHalaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus/2018proyek yang sudah terbangun yakni pidana

penjara selama 4 (empat) tahundan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuaiketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Anggota Majelis/Pembaca berpendapat : Kabul Peninjauan Kembali Pemohon; Terbukti Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun

AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBARDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 Ayat (1) JunctoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;2. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

DIDING ISKANDAR;Indramayu;49 Tahun/12 Juni 1966;Lakilaki;Indonesia;Jalan Dipati Unus Nomor 1 KelurahanCibodas, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang;Islam;Pegawai Negeri Sipil (Kepala DinasPemadam Kebakaran KotaTangerang);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KESATUPRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalamsalah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta

sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2017sampai dengan tanggal 12 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaDalam Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJayapura tanggal 24 Maret 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang

2 ayat (1) juncto Pasal18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2009tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena ituTerdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat alasan yang cukup untukmengabulkan

TPK/2017/PN.Jap tanggal 6 April 2017 untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31

No. 2049 K/PID.SUS/2018tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJombang tanggal 27 November 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SATIMAH FATMIATI, S.Pd. telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1)Hal. 11 dari 15 hal. Put.

Bahwa akibat perbuatan a quo Terdakwa telah merugikan keuangannegara dengan memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesarRp152.476.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluhenam ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair

untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT SBY tanggal14 Maret 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 197/Pid.SusTPK/2017/PN.Sbytanggal 18 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkandi bawah ini;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganHal. 13 dari 15 hal.

Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan LimaKaum, Kabupaten Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan >: Mantan Wali Nagari Limo Kaum (Maret 2009sampai dengan Maret 2015);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KesatuPrimairSubsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

Menyatakan Terdakwa Meriyaldi bersalan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;2.

memoripeninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kemballiyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Jurisdalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan